Mei 17, 2025

Bcnunukan – Sinergi DJP dan Bea Cukai Hasilkan Tambahan Penerimaan Pajak

Pemahaman masyarakat terkait pajak dan cukai merupakan suatu pungutan yang dibebankan negara kepada rakyatnya

2025-05-09 | admin3

Peran Cukai dalam Pengendalian Konsumsi Rokok dan Alkohol di Kamboja

Konsumsi rokok dan alkohol di Kamboja masih menjadi tantangan besar dalam konteks kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak negatif dari dua produk ini, pemerintah Kamboja mulai memperkuat peran cukai sebagai alat pengendali konsumsi. Kebijakan fiskal ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga mendorong perubahan perilaku konsumtif masyarakat terhadap produk yang berdampak buruk bagi kesehatan.

Tingginya Konsumsi dan Dampak Kesehatan

Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), lebih dari 15.000 kematian setiap tahun di Kamboja disebabkan oleh penyakit yang terkait dengan tembakau. Biaya ekonomi akibat dampak kesehatan dari rokok mencapai sekitar $649 juta, atau sekitar 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Kamboja.

Sementara itu, konsumsi alkohol di kalangan masyarakat juga cukup tinggi. Penjualan bir dan minuman keras terus meningkat, terutama di kawasan urban dan pariwisata. Konsumsi yang tidak terkontrol berdampak pada peningkatan kecelakaan lalu lintas, kekerasan dalam rumah tangga, hingga penyakit hati dan gangguan mental.

Tarif Cukai yang Masih Rendah

Meskipun dampak konsumsi rokok dan alkohol sudah diakui secara luas, tarif cukai di Kamboja masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Saat ini, tarif cukai rokok domestik hanya sekitar 25%, sedangkan untuk rokok impor sekitar 31%. Bandingkan dengan Thailand dan Singapura yang menetapkan tarif cukai tembakau di atas 60%.

Untuk alkohol, cukai dikenakan sekitar 30% untuk bir dan 39% untuk anggur. Namun, harga jual alkohol tetap terjangkau, membuat konsumsi tetap tinggi.

Dorongan Reformasi dari Lembaga Kesehatan

Banyak lembaga kesehatan di Kamboja, seperti Cambodia Movement for Health (CMH), serta WHO, telah mendorong pemerintah untuk menaikkan tarif cukai hingga setara 70–75% dari harga eceran. Kebijakan ini diyakini akan:

  • Menurunkan jumlah perokok dan pecandu alkohol, terutama di kalangan muda.

  • Meningkatkan pendapatan rajazeus negara untuk mendanai layanan kesehatan.

  • Mengurangi biaya jangka panjang akibat penyakit kronis yang disebabkan oleh produk tersebut.

WHO memperkirakan bahwa peningkatan cukai rokok saja dapat menghasilkan tambahan pendapatan lebih dari $230 juta dalam 5 tahun dan mencegah ribuan kematian prematur.

Tantangan Implementasi

Namun, kebijakan ini tidak lepas dari tantangan. Asosiasi produsen dan distributor alkohol di Kamboja menyuarakan kekhawatiran bahwa kenaikan cukai dapat:

  • Mendorong perdagangan ilegal dan produk palsu.

  • Mengganggu industri lokal dan sektor pariwisata.

  • Meningkatkan pengangguran jika produksi menurun.

Oleh karena itu, pendekatan yang diterapkan perlu menyeluruh, meliputi pengawasan perdagangan, edukasi masyarakat, serta insentif bagi industri untuk beralih ke produk yang lebih sehat.

BACA JUGA: Sistem Cukai dan Pajak di Belgia: Struktur, Kebijakan, dan Dampaknya terhadap Ekonomi 

2025-05-07 | admin5

Sistem Cukai dan Pajak di Belgia: Struktur, Kebijakan, dan Dampaknya terhadap Ekonomi

Sistem Cukai dan Pajak di Belgia

Sistem perpajakan di Belgia memainkan peran yang rajazeus login sangat penting dalam menopang ekonomi negara dan menyediakan dana bagi layanan publik. Dengan struktur pemerintahan yang federal dan wilayah yang terpisah, kebijakan cukai dan pajak di Belgia cukup kompleks. Pemerintah Belgia menerapkan berbagai jenis pajak dan cukai yang mencakup pajak penghasilan, pajak perusahaan, pajak barang dan jasa (PPN), serta pajak khusus pada barang-barang tertentu seperti alkohol dan tembakau.

Artikel ini akan membahas struktur cukai dan pajak di Belgia, jenis pajak yang berlaku, peran pemerintah dalam mengelola pajak, serta tantangan yang dihadapi negara ini dalam menjaga keseimbangan fiskal dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

1. Struktur Pajak di Belgia

Belgia memiliki sistem perpajakan yang cukup kompleks karena struktur pemerintahannya yang federal. Pajak di Belgia dibagi menjadi dua kategori utama:

  • Pajak Federal: Pajak ini dikenakan oleh pemerintah federal Belgia dan meliputi pajak penghasilan pribadi, pajak penghasilan badan usaha (perusahaan), serta pajak atas barang dan jasa (PPN). Pajak federal ini berlaku untuk seluruh negara.

  • Pajak Daerah (Regional): Karena Belgia memiliki pemerintahan federal yang terbagi atas tiga wilayah (Flanders, Wallonia, dan Brussels), setiap wilayah memiliki kebijakan pajak mereka sendiri, meskipun masih tunduk pada peraturan pajak federal. Pajak-pajak daerah ini meliputi pajak atas properti, pajak kendaraan, serta beberapa pajak lingkungan dan lainnya yang bersifat spesifik.

Keberadaan struktur ini menciptakan sistem perpajakan yang terkoordinasi antara level federal dan regional. Meskipun pajak utama seperti pajak penghasilan dan PPN diatur secara nasional, negara bagian memiliki wewenang untuk mengenakan pajak tambahan sesuai dengan kebijakan wilayah mereka masing-masing.

2. Jenis Pajak di Belgia

Berikut adalah beberapa jenis pajak yang diterapkan di Belgia:

Pajak Penghasilan Pribadi (Personal Income Tax)

Pajak penghasilan pribadi adalah salah satu sumber utama pendapatan negara di Belgia. Pajak ini dikenakan atas penghasilan individu yang berasal dari pekerjaan, investasi, dan sumber lain. Pajak penghasilan di Belgia bersifat progresif, dengan tarif pajak yang meningkat seiring dengan besarnya penghasilan yang diterima.

Tarif pajak penghasilan di Belgia bervariasi dari 25% hingga 50%, tergantung pada jumlah penghasilan tahunan. Pajak ini juga berlaku untuk individu yang bekerja di sektor swasta maupun publik, termasuk para pekerja yang bekerja di luar negeri, selama mereka memenuhi persyaratan tertentu.

Pajak Penghasilan Badan Usaha (Corporate Income Tax)

Pajak penghasilan badan usaha dikenakan pada perusahaan yang beroperasi di Belgia. Seperti halnya pajak penghasilan pribadi, pajak penghasilan perusahaan ini juga bersifat progresif. Tarif standar pajak penghasilan badan usaha di Belgia adalah sekitar 25%, namun ada beberapa insentif dan pengecualian yang dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, seperti untuk perusahaan yang berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D).

Belgia dikenal dengan kebijakan pajak yang relatif ramah terhadap perusahaan, dengan berbagai insentif yang ditujukan untuk menarik perusahaan internasional dan multinasional untuk berinvestasi dan berkantor pusat di negara ini.

Pajak Pertambahan Nilai (VAT atau PPN)

Pajak pertambahan nilai atau PPN (VAT) adalah pajak konsumsi yang dikenakan pada hampir semua barang dan jasa yang dijual di Belgia. Tarif standar PPN di Belgia adalah 21%, namun ada tarif yang lebih rendah yang diterapkan untuk barang dan jasa tertentu, seperti makanan, obat-obatan, dan perawatan medis, yang tarif PPN-nya bisa mencapai 6% atau 12%.

PPN merupakan salah satu sumber utama pendapatan pemerintah Belgia, dan penerapannya yang luas mencakup hampir semua transaksi barang dan jasa.

Pajak Cukai (Excise Taxes)

Pajak cukai di Belgia dikenakan pada barang-barang tertentu yang dianggap dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan atau lingkungan, seperti alkohol, tembakau, bahan bakar, dan produk-produk energi. Pajak ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi barang-barang tersebut, serta untuk menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mendanai program kesehatan dan lingkungan.

Contoh pajak cukai di Belgia antara lain adalah:

  • Pajak Cukai Alkohol: Dikenakan pada semua jenis alkohol yang diproduksi dan dijual di Belgia.

  • Pajak Cukai Tembakau: Dikenakan pada produk tembakau, termasuk rokok dan cerutu.

  • Pajak Cukai Energi: Dikenakan pada bahan bakar fosil seperti bensin dan diesel.

3. Peran Pemerintah dalam Sistem Pajak di Belgia

Pemerintah Belgia berperan aktif dalam merancang dan mengelola kebijakan pajak. Pemerintah memastikan bahwa sistem pajak yang ada tetap adil, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memberikan berbagai insentif pajak untuk perusahaan yang berinvestasi di sektor-sektor tertentu, seperti riset dan pengembangan (R&D) serta energi terbarukan.

Selain itu, sistem pajak di Belgia juga dirancang untuk memenuhi standar transparansi yang tinggi. Pemerintah Belgia bekerja sama dengan badan-badan internasional seperti OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) untuk memastikan bahwa kebijakan pajak negara ini sesuai dengan peraturan internasional yang berlaku.

Pemerintah juga memantau dan mengevaluasi efektivitas sistem perpajakan secara terus-menerus dan memperkenalkan perubahan kebijakan sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan sosial. Misalnya, adanya upaya untuk meningkatkan penggunaan pajak karbon untuk mendukung kebijakan lingkungan.

4. Tantangan dalam Sistem Pajak Belgia

Meskipun Belgia memiliki sistem pajak yang cukup efisien, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi:

  • Beban Pajak yang Tinggi: Pajak penghasilan pribadi dan badan usaha yang tinggi dapat menjadi beban bagi individu dan perusahaan, terutama bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Meskipun ada insentif pajak, banyak perusahaan merasa terhambat oleh kewajiban perpajakan yang besar.

  • Ketimpangan Pajak: Ada perbedaan tarif pajak antara berbagai wilayah di Belgia, yang kadang-kadang dapat menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan bagi warga negara dan perusahaan. Pemerintah harus bekerja untuk menyamakan kebijakan pajak antar wilayah untuk mengurangi ketimpangan.

  • Penghindaran Pajak dan Evasion: Seperti banyak negara lainnya, Belgia menghadapi tantangan dalam mengatasi penghindaran pajak, di mana individu atau perusahaan mencari celah hukum untuk mengurangi kewajiban perpajakan mereka. Hal ini dapat mengurangi pendapatan negara dan mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk membiayai layanan publik.

5. Dampak Pajak terhadap Ekonomi Belgia

Pajak yang tinggi di Belgia memungkinkan negara ini untuk membiayai berbagai layanan publik penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan sosial. Hal ini berkontribusi pada kualitas hidup yang tinggi bagi warganya.

Namun, tingginya tarif pajak juga dapat mempengaruhi daya saing negara ini, terutama dalam menarik investasi asing dan menciptakan lapangan kerja baru. Oleh karena itu, Belgia terus berupaya untuk menyeimbangkan kebijakan pajaknya agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sembari menjaga keberlanjutan layanan publik.

Kesimpulan

BACA JUGA: Mengenal Sistem Cukai dan Pajak di Amerika Serikat: Struktur, Jenis, dan Dampaknya pada Warga Negara

Sistem pajak di Belgia adalah fondasi penting yang mendukung perekonomian negara dan memastikan kelangsungan berbagai layanan publik. Dengan berbagai jenis pajak yang mencakup penghasilan pribadi, perusahaan, PPN, dan pajak cukai, pemerintah Belgia berusaha menjaga keseimbangan antara menghasilkan pendapatan dan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Meskipun tantangan tetap ada, sistem pajak Belgia tetap menjadi salah satu contoh bagaimana negara-negara Eropa dapat mengelola sumber daya fiskal untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan mendorong inovasi serta pertumbuhan ekonomi.

2025-05-07 | admin5

Mengenal Sistem Cukai dan Pajak di Amerika Serikat: Struktur, Jenis, dan Dampaknya pada Warga Negara

Pajak di Amerika Serikat

Amerika Serikat merupakan salah satu negara dengan rajazeus sistem perpajakan yang kompleks dan terstruktur. Tidak hanya memberlakukan pajak pada penghasilan dan properti, tetapi juga menerapkan sistem cukai pada berbagai jenis barang konsumsi seperti alkohol, tembakau, dan bahan bakar. Sistem pajak di Amerika tidak hanya diatur oleh pemerintah federal, tetapi juga oleh pemerintah negara bagian dan lokal. Oleh karena itu, memahami bagaimana sistem pajak dan cukai di Amerika bekerja adalah hal penting, baik bagi warga negara, pendatang, maupun pelaku bisnis.

Artikel ini akan mengulas secara mendalam mengenai jenis-jenis pajak di Amerika, bagaimana sistem cukai diberlakukan, serta dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat.

1. Struktur Umum Sistem Pajak di Amerika Serikat

Sistem perpajakan di Amerika terdiri dari tiga tingkatan utama:

A. Pajak Federal (Federal Taxes)

Ini adalah pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat melalui Internal Revenue Service (IRS). Pajak ini berlaku di seluruh negara bagian.

B. Pajak Negara Bagian (State Taxes)

Setiap negara bagian (state) di Amerika memiliki kebijakan pajak sendiri. Misalnya, Texas tidak memiliki pajak penghasilan negara bagian, sementara California menerapkan tarif yang tinggi.

C. Pajak Lokal (Local Taxes)

Beberapa daerah menerapkan pajak tambahan seperti pajak properti daerah, pajak penjualan lokal, dan biaya tambahan tertentu.

2. Jenis-Jenis Pajak di Amerika Serikat

A. Pajak Penghasilan (Income Tax)

Pajak penghasilan dikenakan terhadap pendapatan individu dan perusahaan. Sistemnya progresif, artinya semakin besar penghasilan, semakin tinggi tarif pajaknya.

  • Federal Income Tax: Tarif pajak federal berkisar antara 10% hingga 37%.

  • State Income Tax: Tarifnya bervariasi. Misalnya, New York menerapkan hingga 10.9%, sementara Florida tidak mengenakan pajak penghasilan negara bagian sama sekali.

B. Pajak Penjualan (Sales Tax)

Pajak ini dikenakan pada transaksi penjualan barang dan jasa tertentu. Pajak penjualan diberlakukan oleh negara bagian dan pemerintah lokal.

  • Contoh: California memiliki pajak penjualan dasar 7.25%, tetapi bisa mencapai lebih dari 10% jika termasuk pajak lokal.

C. Pajak Properti (Property Tax)

Dikenakan pada pemilik rumah, tanah, dan bangunan. Tarifnya berbeda-beda tergantung lokasi dan nilai properti.

  • Pajak ini digunakan untuk membiayai layanan publik seperti sekolah, jalan, dan pemadam kebakaran.

D. Pajak Perusahaan (Corporate Tax)

Dikenakan terhadap laba perusahaan. Tarif pajak federal saat ini adalah 21%, belum termasuk pajak negara bagian.

E. Pajak Warisan dan Hadiah (Estate and Gift Tax)

Dikenakan terhadap aset yang ditinggalkan seseorang saat meninggal atau saat memberikan hadiah dalam jumlah besar.

  • Pajak warisan federal berlaku untuk aset lebih dari $13,610,000 per individu (tahun 2024).

3. Apa Itu Cukai (Excise Tax) dan Bagaimana Cara Kerjanya?

Cukai adalah pajak yang dikenakan pada barang atau jasa tertentu, biasanya yang memiliki dampak terhadap kesehatan atau lingkungan. Cukai biasanya dikenakan pada produsen atau distributor, tetapi biaya ini sering kali diteruskan ke konsumen dalam bentuk harga jual yang lebih tinggi.

Barang yang Umum Dikenai Cukai di AS:

  • Produk tembakau: Rokok, cerutu, dan tembakau kunyah

  • Minuman beralkohol: Bir, wine, dan spirit

  • Bahan bakar: Bensin dan solar

  • Produk elektronik tertentu: Seperti layanan komunikasi

  • Senjata api dan amunisi

Tujuan Cukai:

  1. Mengurangi konsumsi: Seperti cukai pada rokok untuk mengurangi jumlah perokok.

  2. Mengompensasi biaya sosial: Contoh, dana dari cukai bahan bakar digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan.

  3. Meningkatkan pendapatan negara: Menjadi sumber pemasukan yang stabil.

4. Perbandingan Antara Pajak dan Cukai

Aspek Pajak Umum Cukai
Subjek Semua warga atau bisnis Barang atau jasa tertentu
Bersifat Umum dan luas Spesifik dan terfokus
Tujuan Pendapatan pemerintah Regulasi + pendapatan
Contoh Pajak penghasilan, pajak penjualan Cukai rokok, cukai bahan bakar

5. Dampak Sistem Pajak dan Cukai Terhadap Warga Negara

Dampak Positif:

  • Pembangunan infrastruktur: Pajak digunakan untuk membiayai sekolah, rumah sakit, dan jalan raya.

  • Pemerataan ekonomi: Sistem pajak progresif membantu mengurangi kesenjangan sosial.

  • Perlindungan lingkungan dan kesehatan: Cukai membantu mengendalikan konsumsi barang berisiko.

Dampak Negatif:

  • Beban terhadap kelompok berpenghasilan rendah: Pajak penjualan dan cukai bersifat regresif karena memengaruhi semua orang secara proporsional, tanpa melihat penghasilan.

  • Kompleksitas administrasi: Banyak warga kesulitan memahami sistem pajak, sehingga membutuhkan bantuan profesional.

Kesimpulan

BACA JUGA: Pajak Digital (PPh 22) atas Transaksi E-Commerce: Keadilan bagi Pelaku Usaha Lokal

Sistem cukai dan pajak di Amerika Serikat dirancang untuk mendanai pemerintahan, mengatur konsumsi publik, dan membentuk perilaku ekonomi. Dengan struktur bertingkat antara federal, negara bagian, dan lokal, serta berbagai jenis pajak dan cukai, sistem ini bisa terlihat rumit bagi yang tidak terbiasa. Namun, pemahaman dasar terhadap struktur ini sangat penting untuk menjalankan kewajiban sebagai warga negara atau pelaku usaha secara legal dan efisien. Bagi pendatang atau investor asing, berkonsultasi dengan konsultan pajak lokal sangat disarankan agar tidak terjadi kesalahan pelaporan atau pembayaran pajak.

2025-04-29 | admin3

Pajak Digital (PPh 22) atas Transaksi E-Commerce: Keadilan bagi Pelaku Usaha Lokal

Pajak Digital (PPh 22)

Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan pesat e-commerce telah mengubah lanskap perdagangan global dan nasional. Platform daring memungkinkan siapa saja untuk membeli dan menjual barang tanpa batasan geografis, menciptakan peluang baru, tetapi juga menimbulkan tantangan besar dalam hal pengaturan dan perpajakan. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah Indonesia menerapkan Pajak Digital (PPh 22) atas transaksi e-commerce, dengan tujuan utama memastikan keadilan fiskal, khususnya bagi pelaku usaha lokal.

Apa Itu Pajak Digital (PPh 22) atas E-Commerce?

PPh 22 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan pada transaksi tertentu, salah satunya kini termasuk transaksi digital seperti penjualan melalui platform e-commerce. Skema ini mewajibkan marketplace atau platform digital untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak atas transaksi yang terjadi di platform mereka. Pajak ini berlaku untuk berbagai jenis produk, baik fisik maupun digital, yang diperjualbelikan secara daring.

Langkah ini bertujuan untuk menyeimbangkan ekosistem ekonomi, di mana bisnis offline (konvensional) dan online dikenai kewajiban pajak yang serupa.

Mengapa Diperlukan Pajak Digital?

Seiring lonjakan transaksi e-commerce, pemerintah menghadapi beberapa masalah:

  • Ketimpangan pajak: Pelaku usaha offline harus membayar pajak, sedangkan banyak pelaku usaha online yang tidak dikenai pajak secara optimal.

  • Potensi kehilangan penerimaan negara: Nilai transaksi digital yang sangat besar membuat potensi penerimaan pajak dari sektor ini menjadi signifikan.

  • Perlindungan pelaku usaha lokal: Banyak UMKM lokal yang kesulitan bersaing dengan produk luar negeri yang dijual murah secara online tanpa beban pajak yang sama.

Dengan menerapkan PPh 22 atas transaksi e-commerce, pemerintah bertujuan untuk menciptakan keadilan fiskal serta menjaga kesehatan ekosistem bisnis nasional.

Keadilan bagi Pelaku Usaha Lokal

Menjaga Persaingan yang Sehat

Pajak digital membantu menghilangkan ketimpangan antara pelaku usaha offline dan online. Sebelumnya, bisnis lokal yang berjualan secara fisik harus menanggung pajak, sementara penjual online — terutama dari luar negeri — bisa menawarkan harga lebih murah tanpa pajak tambahan. Dengan pemberlakuan pajak ini, semua pihak dikenai kewajiban serupa, sehingga kompetisi menjadi lebih adil.

Mendorong Kepatuhan Pajak

Melalui sistem pemungutan otomatis di platform marketplace, pelaku usaha lokal terdorong untuk lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan. Ini bukan hanya memperkuat basis pajak nasional, tetapi juga mendidik pelaku usaha untuk membangun usaha yang lebih profesional dan berkelanjutan.

Melindungi UMKM Lokal

Banyak produk luar negeri yang dijual murah website raja zeus melalui e-commerce, membanjiri pasar lokal dan menekan pelaku UMKM. Dengan pengenaan pajak digital, produk impor juga akan dikenai beban tambahan, membantu produk lokal bersaing di harga yang lebih wajar dan memperkuat posisi UMKM di pasar domestik.

Tantangan dalam Penerapan Pajak Digital

Meskipun tujuan pemberlakuan PPh 22 atas transaksi digital mulia, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi:

  • Administrasi yang kompleks: Pelaku usaha kecil kadang kesulitan memahami sistem perpajakan digital, sehingga butuh sosialisasi yang intensif.

  • Ketidakmerataan teknologi: Di beberapa daerah, masih banyak usaha lokal yang belum sepenuhnya melek digital, sehingga implementasi pajak ini bisa terasa berat.

  • Potensi beban tambahan untuk konsumen: Adanya tambahan biaya pajak mungkin dibebankan kepada konsumen, yang bisa memengaruhi daya beli.

Untuk itu, diperlukan pendekatan yang hati-hati, termasuk pemberian insentif, pelatihan, serta penyederhanaan sistem pelaporan pajak bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Masa Depan Pajak Digital di Indonesia

Ke depan, peran pajak digital akan semakin penting. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak berkomitmen mengembangkan sistem pemungutan pajak digital yang lebih sederhana, transparan, dan berbasis teknologi. Integrasi sistem perpajakan dengan marketplace dan platform pembayaran digital akan membuat pemungutan pajak lebih otomatis dan minim kesalahan.

Selain itu, Indonesia juga aktif dalam forum internasional seperti OECD untuk mendorong terciptanya aturan global mengenai pajak digital, sehingga tidak hanya pelaku lokal, tetapi juga raksasa teknologi global dikenai pajak secara adil.

BACA JUGA: Dua UMKM Pontianak Sukses Ekspor Perdana ke Pasar Global

2025-03-29 | admin9

Dua UMKM Pontianak Sukses Ekspor Perdana ke Pasar Global

BEA CUKAI Pontianak

Dua UMKM binaan Bea Cukai Pontianak ini mengekspor lidi daun nipah ke India dan buah pinang kering ke Maladewa.

Dua Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan Bea Cukai Pontianak mencetak sejarah dengan sukses menembus pasar internasional. PT Hutomo Niaga Borneo dan PT Karya Lestari Khatulistiwa berhasil melakukan ekspor perdana ke India dan Maladewa, membuktikan daya saing produk lokal di kancah global.

Dalam pengiriman perdananya, PT Hutomo Niaga Borneo mengekspor 12,1 ton lidi daun nipah ke India, yang slot77 berkontribusi terhadap devisa negara sebesar USD 1.724 atau sekitar Rp 27 juta. Sementara itu, PT Karya Lestari Khatulistiwa mengirimkan 8,6 ton buah pinang kering ke Maladewa, dengan nilai ekspor mencapai USD 1.325,67 atau sekitar Rp 21,6 juta. Keberhasilan ini menjadi langkah awal bagi UMKM lokal untuk semakin berkembang dan berdaya saing di pasar ekspor.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Pontianak, Anugrahwan Khristian N.G., menyampaikan apresiasinya atas pencapaian tersebut. Pihaknya sangat bangga karena UMKM lokal mampu menembus pasar global. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan pendampingan yang tepat, pelaku usaha di Pontianak bisa bersaing di tingkat internasional.

“Kami akan terus memberikan asistensi dan fasilitas untuk mendorong lebih banyak UMKM meraih kesuksesan di pasar ekspor,” ujarnya. Dukungan Bea Cukai Pontianak terhadap UMKM tidak hanya terbatas pada fasilitasi ekspor, tetapi juga mencakup edukasi regulasi dan pendampingan prosedural. Melalui berbagai program pembinaan, diharapkan semakin banyak UMKM yang mampu naik kelas dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Keberhasilan kedua UMKM ini diharapkan menjadi inspirasi bagi UMKM lain untuk berani melangkah ke pasar global. Bea Cukai Pontianak terus berkomitmen mendukung perkembangan UMKM agar semakin banyak produk unggulan lokal yang mendunia dan membawa manfaat bagi perekonomian Indonesia.

Polemik ini mengemuka setelah seorang pengguna media sosial bernama Radhika Althaf membeli sepatu seharga Rp10,3 juta, dan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp31,8 juta.

Dalam kasus lain, seorang pembuat konten juga mengeluhkan pungutan dan proses penanganan dari pihak bea dan cukai terkait mainan robot yang akan ia ulas, termasuk kasus hibah alat pembelajaran untuk tunanetra yang tertahan di bea cukai.

Dalam keterangan terbaru, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengeklaim sejumlah kasus yang menjadi perbincangan publik dan viral di media sosial ini sudah selesai.

Baca Juga : Berapa Harga Bea Cukai Jika Mengantarkan Sebuah Paket ke Suatu Negara?

“Masalah ini sudah selesai karena Bea Masuk dan Pajak-nya telah dilakukan pembayaran, sehingga barangnya pun sudah diterima oleh penerima barang,” kata Sri Mulyani melalui akun resmi Instagram.

Menurut Sri Mulyani, dua kasus ini (sepatu dan mainan robot) ditemukan indikasi bahwa harga yang diberitahukan oleh perusahaan jasa titipan (PJT) lebih rendah dari yang sebenarnya (under invoicing).

“Oleh sebab itu, petugas BC (Bea dan Cukai) mengoreksi untuk keperluan penghitungan bea masuk dan pajaknya,” jelasnya.

2025-03-23 | admin3

Berapa Harga Bea Cukai Jika Mengantarkan Sebuah Paket ke Suatu Negara?

Bea Cukai adalah biaya yang dikenakan rajazeus link alternatif pada barang yang dikirim atau diimpor ke dalam suatu negara. Prosedur ini berlaku untuk berbagai jenis pengiriman internasional, baik itu melalui paket pribadi, perusahaan, atau pengiriman barang lainnya. Harga atau tarif Bea Cukai dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk jenis barang yang dikirim, negara tujuan, serta nilai barang tersebut. Artikel ini akan memberikan penjelasan tentang harga Bea Cukai jika Anda mengantarkan sebuah paket ke negara lain, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi biaya tersebut.

1. Apa Itu Bea Cukai?

Bea Cukai adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah suatu negara terhadap barang-barang yang masuk atau keluar dari negara tersebut. Bea Cukai bertujuan untuk mengontrol peredaran barang dan sebagai sumber pendapatan negara. Setiap negara memiliki peraturan dan tarif Bea Cukai yang berbeda, dan hal ini tergantung pada jenis barang, nilai barang, dan kebijakan perdagangan internasional negara tersebut.

2. Faktor yang Mempengaruhi Harga Bea Cukai

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga Bea Cukai ketika Anda mengirim paket ke luar negeri:

a. Nilai Barang

Bea Cukai sering kali dihitung berdasarkan nilai barang yang Anda kirim. Semakin tinggi nilai barang, semakin besar potensi Bea Cukai yang dikenakan. Misalnya, jika Anda mengirim barang dengan nilai yang tinggi, maka Anda harus membayar lebih banyak Bea Cukai. Sebaliknya, barang dengan nilai lebih rendah biasanya dikenakan biaya yang lebih rendah pula.

b. Jenis Barang

Jenis barang yang dikirim juga sangat mempengaruhi tarif Bea Cukai. Barang-barang tertentu, seperti elektronik, parfum, atau barang mewah, dapat dikenakan tarif Bea Cukai yang lebih tinggi dibandingkan dengan barang-barang lain yang lebih sederhana seperti pakaian atau makanan. Setiap negara memiliki daftar kategori barang yang diatur dengan tarif tersendiri.

c. Negara Tujuan

Setiap negara memiliki peraturan Bea Cukai yang berbeda. Misalnya, negara-negara di Uni Eropa atau Amerika Serikat memiliki aturan yang lebih ketat dalam hal barang yang diizinkan masuk, dan tarif Bea Cukai yang berbeda-beda. Beberapa negara memiliki batasan nilai barang yang bebas dari Bea Cukai (misalnya, barang yang nilainya di bawah USD 50 tidak dikenakan Bea Cukai), sementara negara lain mengenakan tarif mulai dari harga yang lebih rendah.

d. Metode Pengiriman

Metode pengiriman (apakah melalui pos reguler, kurir internasional, atau pengiriman ekspres) juga dapat mempengaruhi biaya Bea Cukai. Pengiriman menggunakan layanan kurir internasional seringkali memiliki biaya Bea Cukai yang lebih tinggi karena layanan tersebut menawarkan pengiriman cepat dan melibatkan prosedur yang lebih rumit.

e. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah terhadap barang-barang impor juga berperan dalam penentuan tarif Bea Cukai. Beberapa negara mungkin memberikan pembebasan Bea Cukai untuk barang-barang yang berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan atau untuk barang-barang yang memiliki nilai tertentu yang tidak terlalu tinggi. Negara dengan kebijakan proteksionis mungkin mengenakan tarif lebih tinggi untuk barang impor.

3. Bagaimana Cara Menghitung Bea Cukai?

Proses perhitungan Bea Cukai dapat bervariasi berdasarkan negara tujuan, namun secara umum, tarif Bea Cukai dihitung berdasarkan persentase dari nilai barang ditambah biaya pengiriman dan asuransi. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam perhitungan Bea Cukai:

  1. Menentukan Nilai Barang: Bea Cukai biasanya dihitung berdasarkan harga barang yang tercantum dalam faktur atau bukti transaksi. Jika tidak ada faktur, Bea Cukai akan menghitung berdasarkan nilai estimasi pasar barang tersebut.

  2. Menambahkan Biaya Pengiriman: Biaya pengiriman atau biaya transportasi barang internasional juga biasanya akan dihitung dalam tarif Bea Cukai. Ini berarti semakin mahal biaya pengiriman, semakin tinggi biaya Bea Cukai yang akan dikenakan.

  3. Menentukan Tarif Bea Cukai: Setiap negara memiliki tarif Bea Cukai yang berbeda-beda, yang bisa berkisar antara 5% hingga 30% atau lebih dari nilai barang dan biaya pengiriman.

  4. Perhitungan Pajak dan Bea Cukai Lainnya: Beberapa negara juga mengenakan pajak tambahan atau bea masuk lainnya, tergantung pada nilai barang yang diimpor dan jenis barang tersebut.

4. Contoh Perhitungan Bea Cukai

Misalkan Anda mengirimkan sebuah paket ke negara tujuan dengan nilai barang Rp1.000.000 dan biaya pengiriman Rp200.000. Jika negara tujuan mengenakan tarif Bea Cukai sebesar 10% dari nilai barang ditambah biaya pengiriman, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

  • Nilai barang: Rp1.000.000

  • Biaya pengiriman: Rp200.000

  • Total nilai barang + pengiriman: Rp1.200.000

  • Tarif Bea Cukai: 10% x Rp1.200.000 = Rp120.000

Jadi, Bea Cukai yang harus dibayar oleh penerima barang di negara tujuan adalah sebesar Rp120.000.

5. Bea Cukai untuk Barang Pribadi dan Komersial

Jika Anda mengirimkan paket sebagai individu untuk keperluan pribadi (misalnya, hadiah atau oleh-oleh), beberapa negara memberikan pembebasan atau potongan pada Bea Cukai. Namun, jika barang tersebut dikirim untuk tujuan komersial atau untuk dijual, tarif Bea Cukai biasanya lebih tinggi, dan prosedur bea masuk lebih rumit.

6. Tips Mengurangi Biaya Bea Cukai

  • Kirim Barang dengan Nilai yang Wajar: Pastikan untuk tidak mengirim barang dengan nilai yang terlalu tinggi jika tidak diperlukan, karena nilai barang yang tinggi dapat memicu tarif Bea Cukai yang lebih besar.

  • Pilih Metode Pengiriman yang Tepat: Tanyakan kepada penyedia layanan pengiriman tentang metode pengiriman yang paling efisien dan biaya Bea Cukai yang terjangkau.

  • Periksa Kebijakan Negara Tujuan: Beberapa negara memiliki kebijakan bea masuk yang lebih fleksibel untuk barang-barang tertentu, jadi pastikan Anda memeriksa peraturan di negara tujuan untuk mengetahui kemungkinan pembebasan Bea Cukai.

BACA JUGA BERITA LAINNYA DISINI: Hitungan Pajak dan Bea Masuk Jika Mau Bawa iPhone 14 Dari Luar Negeri

2025-03-23 | admin4

Hitungan Pajak dan Bea Masuk Jika Mau Bawa iPhone 14 Dari Luar Negeri

IPhone 14 Series baru saja dirilis. Namun belum ada informasi kapan smartphone teranyar produksi Apple dapat masuk Indonesia. Beberapa orang Indonesia yang tak sabar umumnya belanja iPhone keluaran teranyar berasal dari sebagian negara lain yang udah menjualnya. Untuk rilisan iPhone 14 pun kemungkinan dapat demikian.

Namun, warga Indonesia tak mampu sembarangan membawa masuk iPhone 14. Ada pajak dan bea cukai yang perlu dibayarkan kala membawa iPhone 14 keluaran teranyar berasal dari luar negeri masuk ke Indonesia.

Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) perlihatkan barang bawaan penumpang secara total dapat dikenakan bea masuk sebesar 10 persen, PPN 11 persen, dan juga PPh 10 persen kecuali penumpang miliki NPWP.

“Jangan khawatir, buat barang bawaan penumpang dapat dikasih fasilitas pembebasan USD 500,” cuit akun Twitter @beacukaiRI dikutip berasal dari Belasting, Selasa (13/9/2022).

DJBC mengilustrasikan seorang penumpang belanja satu iPhone 14 Pro 512 GB berasal dari luar negeri. Ponsel itu dibeli seharga USD 1.299 dan kurs yang berlaku 14.000 per dolar AS.

Diketahui nilai barang USD 1.299 dan ada pembebasan senilai USD 500. Jadi nilai yang kena pungutan cuma USD 799.

Untuk melacak nilai pabean (NP) atas iPhone 14 tersebut, angka itu dikalikan dengan kurs, sehingga nilai pabeannya (NP) sejumlah Rp 11.186.000.

Lalu ada bea masuk sebesar 10 persen dikalikan dengan nilai pabean. Jadi total bea masuk yang ditanggung penumpang setelah pembulatan ke atas adalah Rp 1.119.000.

Selanjutnya, menghitung nilai impor (NI). NI berasal berasal dari penjumlahan nilai pabean dan bea masuk. Jadi Rp 11.186.000 ditambah Rp 1.119.000, sehingga nilai impor iPhone 14 sejumlah Rp 12.305.000.

Adapun PPN yang ditanggung adalah 11 persen dikali nilai impor, yakni sejumlah Rp 1.354.000. Sementara itu, PPh yang perlu dibayar penumpang pemilik NPWP adalah 10 persen berasal dari nilai impor, yakni Rp 1.231.000.

Jadi total tagihan penumpang yang membawa iPhone 14 Pro 512 GB ke Indonesia sejumlah Rp 3.704.000. Itu terdiri berasal dari bea masuk Rp 1.119.000, ditambah PPN Rp 1.354.000 dan PPh Rp 1.231.000.

Apple iPhone 14 hingga iPhone 14 Pro Max Ternyata Pakai RAM 6GB

Apple udah meluncurkan deretan ponsel terbarunya, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, dan iPhone 14 Pro Max dalam acara bertajuk “Far Out” terhadap 7 September 2022.

Dalam acara tersebut, perusahaan mengutarakan semua informasi mengenai lini iPhone 14, baik berasal dari spesifikasi hingga keunggulan yang tampil di tiap-tiap model.

Akan tetapi, Apple tidak pernah mengutarakan secara langsung berapa RAM yang diusung oleh tiap tiap type iPhone besutannya.

Bagi Apple fanboy, berapa besarnya RAM iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, dan iPhone 14 Pro Max terlampau mutlak untuk diketahui.

Meski perusahaan berbasis di Cupertino, California, Amerika Serikat itu masih bebarfamilydental.com enggan mengutarakan besar RAM di iPhone 14 series.

Mengutip GSM Arena, Selasa (13/9/2022), data berasal dari Xcode mengutarakan semua type HP iPhone 14 series milik Apple ini ditambah dengan RAM 6GB.

Informasi, selama dua th. terakhir keliru satu langkah Apple membedakan iPhone Pro dengan type standar adalah dengan besarnya RAM yang dipakai.

Sebagai perbandingan, iPhone 12 dan 12 mini tiap-tiap manfaatkan RAM 4GB. Sedangkan type 12 Pro dan 12 Pro Max ditambah dengan RAM 6GB.

Hal serupa dengan seri iPhone 13 di mana varian non-Pro cuma manfaatkan RAM 4GB, kala iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max udah manfaatkan RAM 6GB.

Sesuai dengan bocoran yang beredar, duet iPhone 14 dan iPhone 14 Plus masih manfaatkan chipset Apple 15 Bionic–yang terpasang di iPhone 13 series.

Disebutkan, baik iPhone 14 dan iPhone 14 Plus tampil dengan 5 pilihan warna yakni midnight, starlight, blue, purple, dan Product Red.

Harga iPhone 14

Harga iPhone 14 mulai berasal dari USD 799 atau kurang lebih Rp 11,9 juta, sedangkan iPhone 14 Pro dibanderol USD 999 atau kurang lebih Rp 14,8 juta.

Mengenai daftar harga iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, dan iPhone 14 Pro Max, tersebut ini detailnya sebagaimana dikutip berasal dari web resmi Apple, Kamis (8/9/2022).

Harga iPhone 14

iPhone 14 varian 128GB: USD 799 (sekitar Rp 11,9 juta)

iPhone 14 varian 256GB: USD 899 (sekitar Rp 13,4 juta)

iPhone 14 varian 512GB: USD 1.099 (sekitar Rp 16,4 juta)

Harga iPhone 14 Plus

iPhone 14 Plus varian 128GB: USD 899 (sekitar Rp 13,4 juta)

iPhone 14 Plus varian 256GB: USD 999 (sekitar Rp 14,9 juta)

iPhone 14 Plus varian 512GB: USD 1.199 (sekitar Rp 17,8 juta)

Harga iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro varian 128GB: USD 999 (sekitar Rp 14,8 juta)

iPhone 14 Pro varian 256GB: USD 1.099 (sekitar Rp 16,4 juta)

iPhone 14 Pro varian 512GB: USD 1.299 (sekitar Rp 19,3 juta)

iPhone 14 Pro varian 1TB: USD 1.499 (sekitar Rp 22,3 juta)

Harga iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro Max varian 128GB: USD 1.099 (sekitar Rp 16,4 juta)

iPhone 14 Pro Max varian 256GB: USD 1.199 (sekitar Rp 17,8 juta)

iPhone 14 Pro Max varian 512GB: USD 1.399 (sekitar Rp 20,8 juta)

iPhone 14 Pro Max varian 1TB: USD 1.599 ( kurang lebih Rp 23,8 juta)

Baca Juga : Berapa Biaya Bea Cukai untuk Membeli iPhone 16 dari Luar Negeri?

2025-03-09 | admin2

3 Manfaat Pajak Untuk Negara Yang Mungkin Banyak Yang Belum Tau

Manfaat Pajak Untuk Negara

Tanpa kegunaan pajak, program-program yang direncanakan oleh negara dapat sukar berjalan. Beberapa kegunaan yang diperoleh manfaat pajak untuk negara berasal dari pembayaran pajak rakyat, yaitu:

1. Sumber penerimaan negara

Peraturan Menteri Keuangan menjelaskan bahwa penerimaan negara berasal berasal dari pajak penghasilan, pajak bertambahnya nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya.

Penerimaan negara berasal dari pembayaran pajak nantinya dapat dikembalikan ulang kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas lazim layaknya fasilitas kesehatan, transportasi umum, sampai pendidikan. fungsi pajak yang utama adalah sebagai sumber penerimaan negara.

Semakin besar penerimaan negara berasal dari pajak, maka tambah besar pula kegunaan pajak dalam hal pembiayaan pembangunan nasional. Sebaliknya, tambah kecil penerimaan negara berasal dari pajak dapat tambah kecil pula kegunaan pajak untuk pembangunan nasional.

2. Membiayai pengeluaran negara

Taat membayar pajak mirip bermakna dengan menolong negara membiayai pengeluaran negara. Ada sebagian jenis pengeluaran negara, diantaranya:

Pengeluaran self liquidating, yaitu pengeluaran negara yang nantinya dapat meraih pembayaran ulang berasal dari masyarakat yang terima barang atau jasa berasal dari pemerintah. Dalam hal ini, kegunaan pajak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran proyek barang ekspor misalnya.

Baca Juga : Curhat Dirjen Bea Cukai Soal Tantangan Penerimaan, Pengawasan, Hingga Penipuan

Pengeluaran reproduktif, yaitu jenis pengeluaran yang dapat memberi keuntungan secara ekonomis bagi masyarakat. fungsi pajak dapat dialokasikan oleh negara sebagai pengeluaran untuk pengairan dan pertanian.

Pengeluaran yang tidak self liquidating dan tidak produktif, yaitu https://manninospizzeria.com/ pengeluaran yang dapat menambah kegembiraan masyarakat umum. Misalnya, dalam hal pembangunan area rekreasi atau pendirian monumen yang dapat dinikmati masyarakat luas.

3. Membantu kestabilan ekonomi negara

Pemungutan pajak merupakan keliru satu cara negara untuk menjaga stabilitas ekonominya. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah area dapat punya dana untuk menjalankan kebijakan stabilitas harga, supaya dapat menekan laju inflasi.

Selain berasal dari kegunaan pajak, stabilitas ekonomi negara terhitung dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan peredaran duwit di masyarakat.

2025-02-28 | admin8

Berapa Biaya Bea Cukai untuk Membeli iPhone 16 dari Luar Negeri?

Perangkat iPhone 16 series mungkin belum tersedia di Indonesia dalam waktu dekat, karena Apple belum memasukkan Indonesia dalam daftar peluncuran prioritas. Sebagai gantinya, Apple Store di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan Australia telah memulai penjualan resmi pada 20 September 2024.

Bagi pembeli di Indonesia yang tertarik untuk membeli iPhone 16 dari luar negeri, mereka harus memahami bahwa perangkat tersebut akan dikenakan pajak dan bea masuk saat sampai di Tanah Air. Barang impor seperti iPhone 16 akan diperlakukan sesuai dengan slot bet 200 ketentuan yang berlaku di Indonesia oleh pihak Bea Cukai, dan pembeli akan diminta untuk membayar tarif pajak dan bea masuk yang sudah ditentukan.

Pembayaran Bea Masuk dan Pajak

Saat membeli perangkat seperti iPhone 16 dari luar negeri, harga barang yang dibayar oleh pembeli tidak hanya terdiri dari harga produk itu sendiri, tetapi juga mencakup pajak dan bea masuk yang dikenakan saat perangkat tersebut tiba di Indonesia. Berikut adalah rincian cara perhitungan bea masuk dan pajak impor untuk iPhone 16:

1. Pembebasan Pajak

Nilai pembebasan pajak yang berlaku adalah sebesar USD 500. Ini berarti bahwa pembeli dapat mengurangi harga barang yang dibeli dengan jumlah pembebasan pajak tersebut untuk menghitung nilai pabean.

2. Bea Masuk

Bea masuk yang dikenakan adalah 10% dari nilai pabean, yang dihitung berdasarkan harga barang dikurangi pembebasan pajak.

3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN akan dikenakan sebesar 11% dari total nilai impor (nilai pabean ditambah bea masuk).

4. Pajak Penghasilan (PPh)

Tarif PPh bervariasi tergantung pada apakah pembeli memiliki NPWP atau tidak. Pembeli yang memiliki NPWP akan dikenakan tarif PPh sebesar 10% dari nilai impor, sementara yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif PPh sebesar 20%.

5. Total Bea Masuk dan Pajak yang Harus Dibayar

Setelah menghitung bea masuk, PPN, dan PPh, semua tarif ini akan dijumlahkan untuk menentukan total biaya yang harus dibayar oleh pembeli sebelum iPhone 16 dapat diserahkan kepada mereka.

Cara Menghitung Bea Cukai untuk iPhone 16 dari Luar Negeri

Untuk memahami bagaimana pajak dan bea masuk dihitung, mari kita lihat contoh perhitungan untuk model iPhone 16 standar dengan kapasitas 256 GB yang dibeli di Malaysia, seharga Rp16,19 juta (RM4.499). Berikut adalah langkah-langkah perhitungan bea masuk:

1. Pembebasan Pajak

  • Harga barang iPhone 16 256GB: Rp16.190.000
  • Nilai pembebasan pajak: Rp7.500.000 (USD 500 dengan kurs Rp15.000 per dolar)
  • Nilai yang dikenakan bea masuk (nilai pabean): Rp8.690.000

Baca Juga : https://bcnunukan.info/curhat-dirjen-bea-cukai-soal-tantangan-penerimaan-pengawasan-hingga-penipuan/

2. Penambahan Bea Masuk

  • Bea masuk: 10% x Rp8.690.000 = Rp869.000
  • Nilai impor: Rp8.690.000 + Rp869.000 = Rp9.559.000

3. Penambahan PPN dan PPh

  • PPN: 11% x Rp9.559.000 = Rp1.051.490
  • PPh:
    • Jika pembeli memiliki NPWP: 10% x Rp9.559.000 = Rp955.900
    • Jika pembeli tidak memiliki NPWP: 20% x Rp9.559.000 = Rp1.911.800

4. Total Biaya yang Harus Dibayar

  • Jika memiliki NPWP: Bea masuk + PPN + PPh = Rp869.000 + Rp1.051.490 + Rp955.900 = Rp2.876.390
  • Jika tidak memiliki NPWP: Bea masuk + PPN + PPh = Rp869.000 + Rp1.051.490 + Rp1.911.800 = Rp3.832.290

Harga iPhone 16 Series di Singapura, Malaysia, dan Australia

Pembeli dari Indonesia juga dapat membeli iPhone 16 series di negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Australia, yang sudah membuka sesi pre-order pada 13 September 2024. Perangkat akan mulai tersedia pada 20 September 2024. Harga perangkat di setiap negara berbeda, dan pembeli perlu menghitung biaya bea masuk dan pajak tambahan berdasarkan harga yang ditawarkan di Apple Store masing-masing.

Dengan menghitung tarif bea masuk dan pajak impor secara teliti, pembeli dapat memperkirakan total biaya yang perlu dikeluarkan saat membeli iPhone 16 dari luar negeri dan memastikan bahwa perangkat tersebut bisa sampai di Indonesia tanpa kendala.

2025-02-23 | admin9

Curhat Dirjen Bea Cukai Soal Tantangan Penerimaan, Pengawasan, Hingga Penipuan

Bea Cukai Indonesia

Melakukan pelayanan, pengawasan, penegakan tata tertib, sekalian mengumpulkan penerimaan negara bukanlah perkara mudah. Terutamanya saat pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi mendera. Askolani, Direktur Jenderal Bea dan Cukai punya cerita soal bagaimana instansinya menghadapi semua tantangan itu. Mulai dari bekerja normal di saat yang lain “dirumahkan”, melakukan pengawasan intensif dan penindakan sirkulasi barang ilegal yang justru meningkat saat pandemi, sampai dijadikan pusing oleh aksi penipuan yang mengatasnamakan lembaganya.

Baca Juga : Cukai: Pengertian, Jenis, dan Dampaknya bagi Perekonomian Indonesia

Berikut nukilan perbincangan MUC TaxGuide dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani di ruang kerjanya, Kamis, 27 Oktober 2022.

Dalam dua tahun terakhir penerimaan bea dan cukai meningkat di saat kondisi ekonomi makro sedang tidak baik-baik saja. Murni sebab blessing harga komoditas atau ada elemen lain?

Kombinasi, ya. Pertama, dari sisi ekonomi atau kenaikan harga komoditas global seperti minyak, batu bara, dan CPO yang meningkatkan pendapatan atau keuntungan perusahaan dan berefek pada meningkatnya setoran pajak, PNBP, dan bea-cukai.

Elemen kedua, pelayanan dan pengawasan konsisten jalan normal selama pandemi, dan juga penguatan atau reformasi di internal DJBC, yang kami kombinasikan dengan pelayanan online untuk mempercepat. Kami juga konsisten melakukan penangkapan barang ilegal di lapangan dan itu menimbulkan deterrent effect sehingga orang menghindari kesibukan ilegal dan memilih bertransaksi secara resmi.

Efeknya bukan hanya penerimaan, namun ekspor-impor juga naik dapat sampai double digit, 15%-16% di tahun 2021. Seandainya itu yakni salah satu penyangga ekonomi kembali tumbuh positif 3% dari yang sebelumnya negatif, juga mengapa penerimaan perpajakan naik signifikan dan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten survive.

Seandainya sektor ekonomi berbasis komoditas donasinya naik terhadap penerimaan, bagaimana dengan sektor lain yang non-komoditas? Apakah ada yang mengalami penurunan selama pandemi?

Ada. Dari sisi bea masuk, kan, tidak semua impor dikenakan bea masuk sebab ada FTA yang tarifnya nol. Bicara sektoral, bea masuk dari sektor konstruksi bahkan negatif pertumbuhannya. Selama Januari-September 2022, pertumbuhannya https://www.braxtonatlakenorman.com/ minus 24%. Transportasi juga turun, namun perdagangan besar naik; pertanian, perhutanan, dan perikanan juga naik. Dalam perekonomian kita, tidak semua sektor tumbuh pesat. Konstruksi, seumpama, yakni salah satu yang masih tertinggal pemulihannya.

Selain pelayanan yang berjalan normal, peran apa lagi dari DJBC untuk membantu pemulihan ekonomi?

Dari tahun 2020 saat permulaan pandemi, DJBC senantiasa berperan penting. Salah satunya yakni dengan mengembangkan pemenuhan alat-alat kesehatan untuk penanganan pandemi. Kami dengan Kemenlu mengupayakan supaya tidak semua APD yang dijadikan dari wilayah ekonomi diekspor, termasuk [APD yang diproduksi oleh] perusahaan Korea. Kami juga memberikan fasilitas kepabeanan untuk alat-alat kesehatan sampai dengan vaksin, yakni dibebaskan bea masuk. Sampai kini, [fasilitas hal yang demikian] masih [diberi], namun khusus alat kesehatan yang masih dibutuhkan. Lalu, kami juga mempercepat pelayanan importasi alat-alat kesehatan dengan mekanisme yang jauh lebih pesat dibandingi yang lain. Kami juga menggunakan sistem rush handling secara online sehingga pengerjaan importasi dapat hanya dalam hitungan jam, dari lazimnya lebih dari itu.

Apakah sudah diperhitungkan potential loss sebab pemberian insentif selama pandemi?

Sebelum kami memberikan insentif, semua sudah kami hitung, termasuk tarif [yang akan dikeluarkan] atau bea masuk yang tidak akan kami terima. Seandainya hal yang demikian sudah menjadi satu kebijakan defisit APBN sebesar 5%-6% dari PDB. Kami mencari pemasukan dari zona lain [yang tidak terdampak]. Seandainya tidak salah, khusus insentif alat kesehatan, insentifnya dapat sampai Rp5 triliun, gabungan bea masuk dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor). Insentif yang paling tinggi diberi tahun 2020. Sementara di tahun 2021 sudah di bawah Rp1 triliun. bukan hanya situasi sulit fasilitas, pelayanan juga kami support penuh.

2025-01-30 | admin4

Cukai: Pengertian, Jenis, dan Dampaknya bagi Perekonomian Indonesia

Cukai adalah pungutan pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap barang-barang tertentu yang dianggap dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan, lingkungan, atau masyarakat. Pungutan ini dimaksudkan untuk membatasi konsumsi barang-barang tersebut, sekaligus meningkatkan pendapatan negara. Barang yang dikenakan cukai umumnya meliputi barang-barang seperti rokok, minuman keras, dan produk lainnya yang memiliki potensi bahaya.

Jenis-jenis Cukai
Di Indonesia, cukai dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan jenis barang yang dikenakan. Jenis-jenis cukai yang umum dikenakan antara lain:

  1. Cukai Rokok
    Rokok merupakan barang yang paling sering dikenakan cukai di Indonesia. Pemerintah memberlakukan cukai rokok untuk mengurangi angka perokok, terutama di kalangan remaja, serta untuk menekan dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh konsumsi rokok.
  2. Cukai Minuman Keras (Miras)
    Cukai juga dikenakan pada minuman keras untuk membatasi konsumsi alkohol yang berisiko terhadap kesehatan dan dapat menimbulkan kerugian sosial.
  3. Cukai Produk Tembakau Lainnya
    Selain rokok, produk tembakau lainnya seperti cerutu dan tembakau iris juga dikenakan cukai, meskipun dalam bentuk yang berbeda-beda.
  4. Cukai Etil Alkohol
    Beberapa produk industri yang menggunakan etil alkohol dalam produksinya juga dikenakan cukai, seperti parfum atau produk lainnya yang mengandung alkohol.

Tujuan Pengenaan Cukai
Pengenaan cukai memiliki berbagai tujuan yang dapat mempengaruhi masyarakat dan perekonomian, antara lain:

  1. Meningkatkan Pendapatan Negara
    Salah satu tujuan utama dari penerimaan cukai adalah untuk meningkatkan kas negara. Pendapatan dari cukai dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan layanan publik.
  2. Mengurangi Konsumsi Barang Berisiko
    Cukai pada barang-barang berbahaya seperti rokok dan alkohol bertujuan untuk mengurangi konsumsi yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
  3. Mendorong Pengelolaan Lingkungan yang Lebih Baik
    Beberapa jenis barang yang dikenakan cukai, seperti produk yang menghasilkan emisi karbon, bertujuan untuk mendorong pelaku industri agar lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.
  4. Menjaga Kesehatan Masyarakat
    Pengenaan cukai pada barang-barang yang bisa merusak kesehatan bertujuan untuk melindungi masyarakat, terutama anak-anak dan remaja, dari dampak negatif konsumsi barang-barang tersebut.

Dampak Cukai bagi Perekonomian
Pengenaan cukai memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian, baik positif maupun negatif.

  1. Dampak Positif
    • Peningkatan Pendapatan Negara: Cukai yang dikenakan pada barang-barang tertentu dapat memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan ekonomi.
    • Pengendalian Penggunaan Barang Berbahaya: Cukai membantu mengurangi konsumsi barang-barang yang dapat merugikan kesehatan, yang pada gilirannya dapat mengurangi biaya perawatan kesehatan yang ditanggung oleh negara.
  2. Dampak Negatif
    • Dampak pada Industri: Beberapa industri, seperti industri rokok dan minuman keras, mungkin mengalami penurunan produksi karena tingginya tarif cukai. Hal ini dapat berpotensi mengurangi tenaga kerja di sektor-sektor tersebut.
    • Potensi Penyimpangan atau Peredaran Barang Ilegal: Pengenaan cukai yang tinggi dapat memunculkan pasar gelap atau penyelundupan barang, di mana produk-produk tersebut dijual tanpa membayar cukai.

Cukai merupakan instrumen penting dalam kebijakan fiskal suatu negara, yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga untuk melindungi kesehatan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Meskipun memiliki dampak positif, cukai juga perlu diawasi agar tidak menimbulkan efek samping seperti perdagangan ilegal atau menurunnya daya beli masyarakat.

Kalian juga dapat menemukan situs judi terbaik di indonesia seperti rajazeus online yang beroperasi sejak tahun 2015. Dengan kebijakan cukai yang tepat dan pengawasan yang efektif, manfaatnya bisa lebih maksimal, baik untuk negara maupun masyarakat.