Bcnunukan – Sinergi DJP dan Bea Cukai Hasilkan Tambahan Penerimaan Pajak

Cukai dan pajak adalah dua instrumen keuangan yang sangat penting bagi kelangsungan pembangunan sebuah negara. Namun, di lapangan, pemahaman masyarakat tentang keduanya seringkali masih kurang jelas. Banyak yang menganggap cukai dan pajak sebagai beban yang harus dipenuhi tanpa tahu sebenarnya apa fungsi, tujuan, dan perbedaan antara keduanya. Padahal, kesadaran dan pengetahuan yang baik terhadap pajak dan cukai sangat krusial agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dan mendukung pembangunan nasional secara optimal.

Pentingnya Memahami Pajak dan Cukai

Pajak adalah kontribusi wajib yang dipungut oleh negara dari individu atau badan usaha tanpa adanya imbalan langsung. Dana yang diperoleh dari pajak akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan program sosial lainnya. Jenis pajak pun beragam, mulai dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Sementara itu, cukai adalah pungutan khusus yang dikenakan pada barang-barang tertentu yang dianggap memiliki dampak negatif bagi kesehatan masyarakat atau lingkungan. Contohnya adalah rokok, minuman beralkohol, dan produk tembakau lainnya. Cukai tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat untuk mengendalikan konsumsi barang-barang berisiko tersebut agar tidak merugikan masyarakat luas.

Masyarakat yang memahami peran pajak dan cukai akan lebih menghargai kewajibannya sebagai warga negara. Mereka akan melihat pajak dan cukai bukan sebagai beban, melainkan sebagai kontribusi nyata untuk kemajuan server jepang dan kesejahteraan bersama. Misalnya, pajak yang dibayarkan digunakan untuk membangun jalan raya yang lancar, sekolah yang nyaman, rumah sakit yang memadai, dan berbagai fasilitas umum yang mendukung kualitas hidup. Sedangkan cukai membantu menekan konsumsi produk berbahaya, sekaligus mendanai program kesehatan dan kampanye sosial.

Tantangan dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat

Meskipun penting, tingkat pemahaman masyarakat terhadap cukai dan pajak masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah rendahnya literasi pajak di kalangan masyarakat luas, terutama di daerah-daerah terpencil dan kelompok masyarakat dengan pendidikan terbatas. Kurangnya akses informasi dan sosialisasi yang efektif membuat sebagian orang masih awam terhadap mekanisme dan tujuan pajak serta cukai.

Selain itu, adanya praktik pungutan liar atau pelayanan pajak yang tidak transparan di beberapa tempat dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Ketidakjelasan penggunaan dana pajak dan cukai juga sering menjadi alasan masyarakat enggan memenuhi kewajibannya. Hal ini semakin diperparah oleh kurangnya komunikasi yang jelas dari pemerintah mengenai bagaimana pajak dan cukai digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Strategi Efektif Meningkatkan Kesadaran Pajak dan Cukai

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi yang menyeluruh dan berkelanjutan dari pemerintah dan pihak terkait dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan:

1. Kampanye Edukasi Terpadu
   Pemerintah perlu memperkuat kampanye edukasi melalui berbagai media massa dan digital. Konten yang dibuat harus mudah dipahami, menarik, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Misalnya, mengangkat kisah sukses pembangunan yang didanai dari pajak atau dampak positif pengendalian konsumsi rokok lewat cukai. Kampanye juga harus menjangkau berbagai kelompok usia dan latar belakang sosial ekonomi.
2. Pendidikan Formal di Sekolah
   Memasukkan materi tentang pajak dan cukai dalam kurikulum sekolah dasar hingga menengah adalah langkah penting untuk membentuk kesadaran sejak dini. Anak-anak dan remaja yang terbiasa memahami fungsi pajak akan tumbuh menjadi warga negara yang lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya.
3. Pelayanan Pajak dan Cukai yang Transparan dan Mudah Diakses
   Masyarakat akan lebih patuh jika proses pembayaran pajak dan cukai dibuat semudah mungkin. Pengembangan layanan digital, seperti aplikasi pembayaran online, sistem pelaporan yang simpel, serta pelayanan pelanggan yang responsif, akan meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan publik.
4. Melibatkan Tokoh dan Komunitas Masyarakat
   Keterlibatan tokoh masyarakat, selebriti, dan influencer dalam menyebarkan pesan positif tentang pajak dan cukai dapat memperluas jangkauan edukasi. Tokoh yang dipercaya akan mampu menjembatani pesan pemerintah dengan bahasa yang lebih dekat kepada masyarakat.
5. Pengawasan dan Penindakan Tegas
   Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, pemerintah harus konsisten melakukan pengawasan dan menindak tegas praktik korupsi atau pungutan liar yang berkaitan dengan pajak dan cukai. Ini penting agar publik yakin bahwa dana yang mereka bayarkan dikelola dengan benar dan adil.

Dampak Positif dari Kesadaran Masyarakat yang Tinggi

Masyarakat yang sadar dan patuh terhadap kewajiban pajak dan cukai memberikan banyak manfaat bagi negara dan diri mereka sendiri. Pertama, pemerintah memiliki sumber dana yang cukup untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Infrastruktur yang baik, layanan kesehatan yang prima, dan pendidikan yang merata menjadi kenyataan yang dirasakan oleh semua warga.

Kedua, pengendalian konsumsi barang-barang berbahaya melalui cukai membantu meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan membatasi akses dan menaikkan harga produk seperti rokok, angka penyakit yang terkait dengan konsumsi produk tersebut dapat ditekan.

Ketiga, tingkat transparansi dan kepercayaan publik yang tinggi memperkuat sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Masyarakat merasa dilibatkan dan diperhatikan, sehingga hubungan antara pemerintah dan warga negara menjadi lebih harmonis.

Kesimpulan

Pemahaman masyarakat tentang cukai dan pajak adalah fondasi penting dalam menciptakan negara yang maju dan sejahtera. Keduanya bukan hanya instrumen keuangan, tetapi juga alat strategis dalam mengarahkan perilaku masyarakat demi kebaikan bersama. Oleh karena itu, upaya edukasi dan komunikasi yang berkesinambungan dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak dan cukai.

Dengan masyarakat yang lebih paham dan sadar akan peran serta kewajibannya, pembangunan nasional akan berjalan lebih lancar dan efektif. Pajak dan cukai pun tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai wujud nyata kontribusi setiap warga negara dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih baik.

BACA JUGA DISINI: Mengenal Cukai dan Pajak: Dua Tulang Punggung Penerimaan Negara

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong reformasi tata kelola keuangan negara dengan memberikan peringatan keras kepada dua institusi penting di bawah kementeriannya: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Peringatan ini disampaikan secara terbuka dan disertai dengan instruksi jelas kepada para pejabat tinggi agar membenahi sistem, meningkatkan transparansi, dan memulihkan kepercayaan publik yang mulai tergerus.

Latar belakang peringatan ini tidak terlepas dari meningkatnya sorotan publik terhadap kinerja dan integritas lembaga pajak dan bea cukai. Di era digital dan keterbukaan informasi seperti sekarang, perilaku aparatur negara, khususnya di bidang fiskal, dengan cepat menjadi perhatian masyarakat. Sri Mulyani menyadari bahwa tuntutan publik terhadap profesionalisme, integritas, dan pelayanan yang adil dari institusi pemungut pajak dan pengawas barang masuk semakin tinggi. Ia mengingatkan bahwa kedua lembaga ini bukan hanya tulang punggung penerimaan negara, tetapi juga cerminan dari kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

Dalam pernyataannya, Sri Mulyani menekankan pentingnya percepatan implementasi sistem Coretax, sebuah sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi yang telah lama dirancang untuk menyederhanakan proses, meningkatkan https://www.thelanesatoakhills.com/ akurasi data, dan mempermudah pelayanan bagi wajib pajak. Ia menyebutkan bahwa sistem ini semestinya sudah memberikan dampak signifikan terhadap kinerja DJP, tetapi hingga kini masih mengalami berbagai hambatan teknis dan kelemahan eksekusi. Sri Mulyani memberikan tenggat waktu satu bulan kepada Dirjen Pajak yang baru untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas sistem dan proses yang berjalan, serta menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan Coretax.

Di sisi lain, untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Sri Mulyani menyoroti pentingnya penguatan pengawasan di titik-titik perbatasan, pelabuhan, dan bandara. Ia menegaskan bahwa dalam situasi global yang penuh ketidakpastian dan perubahan cepat, fungsi intelijen dan penindakan DJBC harus selalu siap dan adaptif. Ia meminta agar bea cukai tidak hanya bertugas sebagai pengumpul penerimaan dari bea masuk, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional dari penyelundupan barang ilegal, praktik manipulasi dokumen ekspor-impor, dan pelanggaran terhadap aturan perdagangan internasional.

Peringatan ini juga disampaikan dalam konteks munculnya beberapa kasus yang mencoreng nama baik institusi. Beberapa waktu terakhir, muncul keluhan dan tudingan dari masyarakat mengenai dugaan tindakan tidak profesional, pelayanan yang tidak ramah, hingga kasus pungutan liar. Sri Mulyani tidak menutup mata terhadap keluhan-keluhan ini. Ia menyatakan bahwa dirinya telah menerima banyak laporan baik secara formal maupun dari media sosial yang menunjukkan bahwa perubahan besar perlu segera dilakukan.

Lebih dari sekadar peringatan, Sri Mulyani juga menekankan bahwa ia tidak akan segan untuk melakukan rotasi, mutasi, bahkan pencopotan pejabat jika ditemukan pelanggaran atau kegagalan menjalankan reformasi. Ia mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah, dan siapa pun yang diberi tanggung jawab memimpin harus menunjukkan komitmen yang nyata terhadap etika dan pelayanan publik.

Sebagai langkah awal, ia meminta laporan lengkap dari masing-masing direktorat dalam waktu satu bulan, termasuk evaluasi atas program reformasi birokrasi, kinerja pelayanan, dan hasil pengawasan internal. Ia ingin melihat adanya perubahan nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas, bukan hanya sekadar laporan di atas kertas. Sri Mulyani menegaskan bahwa waktu untuk bekerja dengan pola lama sudah habis. Kini saatnya DJP dan DJBC bekerja dengan pola baru: transparan, digital, terukur, dan akuntabel.

Pernyataan Sri Mulyani ini menjadi penanda bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi kelemahan dalam sistem perpajakan dan kepabeanan. Kepercayaan publik adalah aset terbesar yang harus dijaga, dan dalam hal ini, dua institusi tersebut memegang peran vital. Sri Mulyani berharap reformasi yang ia gaungkan bukan hanya menjadi slogan, tetapi menjadi gerakan nyata yang memperbaiki cara negara mengelola sumber daya fiskalnya.

Dengan peringatan tegas ini, masyarakat pun menanti perubahan nyata dari DJP dan DJBC. Sri Mulyani telah mengingatkan bahwa reformasi bukan pilihan, melainkan kewajiban. Kini bola ada di tangan para pejabat di lapangan untuk membuktikan bahwa mereka layak dipercaya dan siap membawa perubahan demi Indonesia yang lebih bersih dan maju.

BACA JUGA: Pajak di Terusan Panama: Peran dan Dampaknya dalam Perekonomian Global