Melakukan pelayanan, pengawasan, penegakan tata tertib, sekalian mengumpulkan penerimaan negara bukanlah perkara mudah. Terutamanya saat pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi mendera. Askolani, Direktur Jenderal Bea dan Cukai punya cerita soal bagaimana instansinya menghadapi semua tantangan itu. Mulai dari bekerja normal di saat yang lain “dirumahkan”, melakukan pengawasan intensif dan penindakan sirkulasi barang ilegal yang justru meningkat saat pandemi, sampai dijadikan pusing oleh aksi penipuan yang mengatasnamakan lembaganya.
Baca Juga : Cukai: Pengertian, Jenis, dan Dampaknya bagi Perekonomian Indonesia
Berikut nukilan perbincangan MUC TaxGuide dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani di ruang kerjanya, Kamis, 27 Oktober 2022.
Dalam dua tahun terakhir penerimaan bea dan cukai meningkat di saat kondisi ekonomi makro sedang tidak baik-baik saja. Murni sebab blessing harga komoditas atau ada elemen lain?
Kombinasi, ya. Pertama, dari sisi ekonomi atau kenaikan harga komoditas global seperti minyak, batu bara, dan CPO yang meningkatkan pendapatan atau keuntungan perusahaan dan berefek pada meningkatnya setoran pajak, PNBP, dan bea-cukai.
Elemen kedua, pelayanan dan pengawasan konsisten jalan normal selama pandemi, dan juga penguatan atau reformasi di internal DJBC, yang kami kombinasikan dengan pelayanan online untuk mempercepat. Kami juga konsisten melakukan penangkapan barang ilegal di lapangan dan itu menimbulkan deterrent effect sehingga orang menghindari kesibukan ilegal dan memilih bertransaksi secara resmi.
Efeknya bukan hanya penerimaan, namun ekspor-impor juga naik dapat sampai double digit, 15%-16% di tahun 2021. Seandainya itu yakni salah satu penyangga ekonomi kembali tumbuh positif 3% dari yang sebelumnya negatif, juga mengapa penerimaan perpajakan naik signifikan dan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten survive.
Seandainya sektor ekonomi berbasis komoditas donasinya naik terhadap penerimaan, bagaimana dengan sektor lain yang non-komoditas? Apakah ada yang mengalami penurunan selama pandemi?
Ada. Dari sisi bea masuk, kan, tidak semua impor dikenakan bea masuk sebab ada FTA yang tarifnya nol. Bicara sektoral, bea masuk dari sektor konstruksi bahkan negatif pertumbuhannya. Selama Januari-September 2022, pertumbuhannya https://www.braxtonatlakenorman.com/ minus 24%. Transportasi juga turun, namun perdagangan besar naik; pertanian, perhutanan, dan perikanan juga naik. Dalam perekonomian kita, tidak semua sektor tumbuh pesat. Konstruksi, seumpama, yakni salah satu yang masih tertinggal pemulihannya.
Selain pelayanan yang berjalan normal, peran apa lagi dari DJBC untuk membantu pemulihan ekonomi?
Dari tahun 2020 saat permulaan pandemi, DJBC senantiasa berperan penting. Salah satunya yakni dengan mengembangkan pemenuhan alat-alat kesehatan untuk penanganan pandemi. Kami dengan Kemenlu mengupayakan supaya tidak semua APD yang dijadikan dari wilayah ekonomi diekspor, termasuk [APD yang diproduksi oleh] perusahaan Korea. Kami juga memberikan fasilitas kepabeanan untuk alat-alat kesehatan sampai dengan vaksin, yakni dibebaskan bea masuk. Sampai kini, [fasilitas hal yang demikian] masih [diberi], namun khusus alat kesehatan yang masih dibutuhkan. Lalu, kami juga mempercepat pelayanan importasi alat-alat kesehatan dengan mekanisme yang jauh lebih pesat dibandingi yang lain. Kami juga menggunakan sistem rush handling secara online sehingga pengerjaan importasi dapat hanya dalam hitungan jam, dari lazimnya lebih dari itu.
Apakah sudah diperhitungkan potential loss sebab pemberian insentif selama pandemi?
Sebelum kami memberikan insentif, semua sudah kami hitung, termasuk tarif [yang akan dikeluarkan] atau bea masuk yang tidak akan kami terima. Seandainya hal yang demikian sudah menjadi satu kebijakan defisit APBN sebesar 5%-6% dari PDB. Kami mencari pemasukan dari zona lain [yang tidak terdampak]. Seandainya tidak salah, khusus insentif alat kesehatan, insentifnya dapat sampai Rp5 triliun, gabungan bea masuk dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor). Insentif yang paling tinggi diberi tahun 2020. Sementara di tahun 2021 sudah di bawah Rp1 triliun. bukan hanya situasi sulit fasilitas, pelayanan juga kami support penuh.