Strategi di Balik Lonjakan Penerimaan Negara
Banyak orang mengira kenaikan pendapatan negara murni karena keberuntungan harga komoditas global. Namun, rajazeus menegaskan bahwa hasil ini merupakan kombinasi strategi yang matang. Selain kenaikan harga minyak, batu bara, dan CPO (blessing komoditas), DJBC melakukan penguatan internal secara konsisten.
Mereka tetap bekerja normal di lapangan saat sektor lain banyak yang “dirumahkan”. Selain itu, layanan daring (online) yang semakin cepat mempermudah pelaku usaha untuk tetap bertransaksi secara resmi, sehingga ekspor-impor tetap tumbuh dobel digit di angka 15%-16%.
Efek Jera bagi Penyelundup Barang Ilegal
Salah satu kunci kenaikan setoran negara adalah pengawasan yang makin ketat. Selama pandemi, sirkulasi barang ilegal justru cenderung meningkat. Bea Cukai meresponsnya dengan penindakan intensif di lapangan. Langkah tegas ini menciptakan deterrent effect atau efek jera. Pelaku usaha ilegal akhirnya sadar bahwa risiko tertangkap sangat tinggi, sehingga mereka lebih memilih jalur resmi yang sah. Pilihan ini secara otomatis meningkatkan pundi-pundi penerimaan negara.
Fokus pada Percepatan Alat Kesehatan dan Vaksin
Bea Cukai berperan vital dalam penanganan pandemi dengan memberikan fasilitas kepabeanan khusus. Mereka membebaskan bea masuk untuk alat-alat kesehatan dan vaksin guna memastikan keselamatan rakyat.
Proses birokrasi yang biasanya memakan waktu lama dipangkas habis melalui sistem rush handling secara online. Hasilnya, barang-barang medis yang sangat dibutuhkan bisa keluar dari pelabuhan hanya dalam hitungan jam. Bea Cukai juga memastikan stok APD dalam negeri tercukupi dengan mengatur arus ekspor perusahaan-perusahaan besar di wilayah ekonomi tertentu.
Memetakan Sektor yang Masih Terpuruk
Askolani tidak menutup mata bahwa pemulihan ekonomi belum merata di semua lini. Meski sektor pertanian dan perdagangan besar tumbuh pesat, sektor konstruksi masih mengalami kontraksi hebat hingga minus 24% pada tahun 2022. Begitu juga dengan sektor transportasi yang pertumbuhannya masih melambat. Data ini menjadi pegangan Bea Cukai untuk menentukan sektor mana yang membutuhkan dukungan lebih dan mana yang bisa menjadi sumber pemasukan baru.
Pengelolaan Insentif dan Risiko APBN
Pemerintah telah memperhitungkan potensi kerugian negara akibat pemberian berbagai insentif. Khusus untuk alat kesehatan, nilai insentif yang “dihibahkan” negara mencapai Rp5 triliun pada tahun 2020. Namun, Askolani menekankan bahwa ini adalah pilihan kebijakan demi keselamatan publik. Untuk menyeimbangkan defisit tersebut, Bea Cukai mengoptimalkan pemasukan dari sektor-sektor yang tidak terdampak pandemi guna menjaga stabilitas APBN agar tetap sehat.
Baca Juga : Cukai: Pengertian, Jenis, dan Dampaknya bagi Perekonomian Indonesia