Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Kusumawardhana, baru-baru ini mengungkapkan adanya arahan khusus dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto terkait penguatan sistem kepabeanan dan cukai nasional. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Jakarta, Djaka menegaskan bahwa reformasi di sektor bea cukai merupakan bagian penting dari agenda besar Prabowo dalam menata ulang sistem logistik dan perdagangan Indonesia.
Fokus pada Transparansi dan Digitalisasi
Djaka menyebutkan bahwa salah satu poin utama dari arahan Prabowo adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pelayanan bea dan cukai. Prabowo menilai bahwa sektor ini masih memiliki banyak celah yang bisa dimanfaatkan untuk praktik korupsi, manipulasi data, dan penyelundupan.
“Presiden terpilih ingin agar sistem bea cukai lebih terbuka, berbasis digital, dan mampu mengurangi kontak langsung antara petugas dengan pelaku usaha,” ujar Djaka.
Sebagai respons atas arahan tersebut, Ditjen Bea Cukai sedang mempercepat transformasi digital melalui integrasi sistem pelaporan dan pengawasan berbasis teknologi. Hal ini termasuk penerapan AI (Artificial Intelligence) untuk mendeteksi potensi pelanggaran dan blockchain untuk menjamin transparansi dokumen logistik.
Perang terhadap Penyelundupan
Dalam pertemuan internal bersama tim transisi Prabowo-Gibran, Djaka juga menerima mandat untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelundupan barang ilegal, baik itu rokok tanpa cukai, narkotika, maupun produk impor ilegal.
Prabowo menilai bahwa penyelundupan bukan hanya merugikan negara dari sisi pendapatan, tetapi juga melemahkan industri lokal. Oleh sebab itu, sinergi antarinstansi seperti TNI, Polri, dan Kejaksaan juga akan ditingkatkan untuk menindak tegas jaringan penyelundupan lintas wilayah.
Dukungan untuk UMKM dan Industri Lokal
Arahan lain dari Prabowo adalah agar Ditjen Bea Cukai mampu menciptakan kebijakan yang lebih berpihak pada pengembangan UMKM dan industri dalam negeri. Menurut Djaka, akan ada penyesuaian tarif dan prosedur untuk memudahkan para pelaku usaha kecil menengah dalam kegiatan ekspor-impor.
“Pak Prabowo ingin agar bea cukai bukan hanya bertugas mengamankan penerimaan negara, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat kecil melalui kebijakan yang inklusif,” jelasnya.
Selain itu, Ditjen Bea Cukai juga tengah menyusun skema green lane khusus UMKM ekspor yang mempermudah proses clearance dan mempercepat arus barang keluar.
Komitmen Bersama Menuju Reformasi Kepabeanan
Djaka menegaskan bahwa dirinya bersama seluruh jajaran di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai siap menjalankan bandit megaways slot visi dan misi Prabowo dalam membangun sistem kepabeanan yang efisien, bersih, dan mendukung daya saing nasional.
Arahan khusus ini diyakini akan menjadi langkah awal dalam menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan modern, serta menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi yang mandiri di kawasan Asia Tenggara.
Arahan khusus Prabowo kepada Dirjen Bea Cukai menjadi sinyal kuat bahwa reformasi kepabeanan akan menjadi salah satu prioritas pemerintahan mendatang. Dengan pendekatan berbasis teknologi, sinergi antarinstansi, dan dukungan terhadap pelaku usaha kecil, Indonesia diharapkan dapat membangun sistem perdagangan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Baca Juga: Cara Menghitung Pajak dengan Mudah: Panduan Lengkap untuk Wajib Pajak